Olga260991's Blog

Just another WordPress.com weblog

HUKUM DAGANG Mei 4, 2011

Filed under: ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI — olga260991 @ 10:25 am

A. sejarah.
Perkembangan hukum dagang sebenarnya telah di muali sejak abad pertengahan eropa (1000/ 1500) yang terjadi di Negara dan kota-kota di Eropa dan pada zaman itu di Italia dan perancis selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan (Genoa, Florence, vennetia, Marseille, Barcelona dan Negara-negara lainnya ) . tetapi pada saat itu hukum Romawi (corpus lurus civilis ) tidak dapat menyelsaikan perkara-perkara dalam perdagangan , maka dibuatlah hukum baru di samping hukum Romawi yang berdiri sendiri pada abad ke-16 & ke- 17 yang berlaku bagi golongan yang disebut hukum pedagang (koopmansrecht) khususnya mengatur perkara di bidang perdagangan (peradilan perdagangan ) dan hukum pedagang ini bersifat unifikasi
Karena bertambah pesatnya hubungan dagang maka pada abad ke-17 diadakan kodifikasi dalam hokum dagang oleh mentri keuangan dari raja Louis XIV (1613-1715) yaitu Corbert dengan peraturan (ORDONNANCE DU COMMERCE) 1673. Dan pada tahun 1681 disusun ORDONNANCE DE LA MARINE yang mengatur tenteng kedaulatan
Dan pada tahun 1807 di Perancis di buat hukum dagang tersendiri dari hokum sipil yang ada yaitu (CODE DE COMMERCE ) yang tersusun dari ordonnance du commerce (1673) dan ordonnance du la marine(1838) . Pada saat itu Nederlands menginginkan adanya hokum dagang tersendiri yaitu KUHD belanda , dan pada tahun 1819 drencanakan dalam KUHD ini ada 3 kitab dan tidak mengenal peradilan khusus . lalu pada tahun 1838 akhirnya di sahkan . KUHD Belanda berdasarkan azas konkordansi KUHD belanda 1838 menjadi contoh bagi pemmbuatan KUHD di Indonesia pada tahun 1848 . dan pada akhir abad ke-19 Prof. molengraaff merancang UU kepailitan sebagai buku III di KUHD Nederlands menjadi UU yang berdiri sendiri (1893 berlaku 1896).Dan sampai sekarang KUHD Indonesia memiliki 2 kitab yaitu , tentang dagang umumnya dan tentang hak-hak dan kewajiban yang tertib dari pelayaran

B. pengertian
Hukum dagang ialah hokum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan . atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan . sistem hukum dagang menurut arti luas adalah hukum dibagi 2 yaitu yang tertulis dan tidak tertulis tentang aturan perdagangan

C. sistematika hukum dagang
* Yang tertulis sendiri :
1. terkodifikasi : KUHD, KUHPerdata, dan KUHD terdiri dari 2 kitab yaitu
1. tentang dagang umumnya (10 Bab)
2. tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang tertib dalam pelayaran (13 Bab)
catatan : “ menurut stb 1936/ 276 yang mulai berlaku pada 17 juli 1938, yang mula berlaku pada tanggal 17 juli1938 , BabI yang berjudul : tentang pedagang-pedagang dan tentang perbuatan dagang, yang meliputi pasal 2, 3, 4, 5 telah dihapuskan.”
2. tidak terkodifikasi : 1. peraturan tentang koperasi
2. tentang perusahaan Negara (UUno.19 / prp 1969
3. UU no. 14 thn. 1965 tentqng koperasi
4 . dll
D . hubungan KUHD dan KUH peredata
Dengan dikatakan oleh Prof sudirman kartohadiprojo dimana KHUD merupakan suatu Lex sepecialis dari KUHS sebagai Lex generalis . Andai kata dalam KUHD dan KUHS terdapat peraturan yang sama maka peraturan dalam KUHD yang berlaku . seperti telah di tentukan pada pasal I KUHD .

1.Tempat : Romawi,Kaisar Juristinianus Corpus civilis (CIC),Mengatur hukum perdagangan yang berlaku di negara jajahan romawi
2.1000-1500 Italia dan Perancis Selatan Pedagang setempat Pedagang (Koopmansrecht) Belum disusun secara sistimatis dan bersifat kedaerahanDibuat karena penggunaan Hukum Romawi (Corpus Iuris Civilis) ternyata tidak dapat menyelesaikan seluruh perkara yang timbul di bidang perdagangan
3.1673 Perancis Menteri Keuangan dari Raja Louis XIV (1643-1715) yaitu Colbert Ordonnance du Commerce Peraturan ini mengatur hukum pedagang itu sebagai hukum untuk golongan tertentu yaitu kaum pedagangKarena hukum pedagang bersifat kedaerahan dan pada tahun-tahun tersebut bertambah eratnya hubungan perdagangan antar daerah,maka disusunlah kitab ini
4.1681 Perancis Raja Louis XIV (1643-1715) Ordonnance De La Marine Mengatur hukum perdagangan laut (untuk pedagang kota pelabuhan)
5.1807 Perancis Raja Napoleon Bonaparte Code Du Commerce Disusun berdasarkan aturan dalam kitab Ordonnance du Commerce dan Ordonnance De La MarineMerupakan pengaturan mengenai hukum dagang
6.1807 Perancis Raja Napoleon Bonaparte Code Civil Merupakan mengaturan mengenai hukum perdata/hukum civilDisusun berdasarkan hukum Romawi (corpus iuris civilis)
7.1807-1838 Belanda Kodifikasi hukum Perancis tersebut dinyatakan berlaku di Belanda, karena Belanda merupakan jajahan Perancis
8.1819 Belanda Dibuat rancangan kodifikasi hukum dagang Dalam rancangan itu tidak dicantumkan pengadilan khusus yang menyelesaikan perkara perniagaan. Maka perkara tersebut di selesaikan di pengadilan biasa
9.1838 Belanda Wetbook van Koophandels (WvK). Mengatur tentang hukum dagangMengadaptasi dari kitab Code Du Commerce (Perancis) àberdasar asas konkordansi
10.1838 Belanda J.M. Kemper dan Nicolai Burgerlijk Wetboek (BW) Disusun berdasarkan gabungan antara hukum kebiasaan/hukum kuno Belanda dan code civil Perancis
11.1848 Indonesia Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Merupakan turunan belaka dari “Wetboek van Koophandel” dari Belanda yang dibuat atas dasar asas konkordansi (pasal 131 I.S.)
12.1896 Indonesia Peraturan Kepailitan di luar KUHD Menggantikan Buku III KUHD Belanda
13.1948 Indonesia Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHS) Berdasarkan KUHS Belanda (BW) tujuannya agar tidak terjadi kekosongan hukum (rechtsvacuum)
14.1974 Indonesia No.Kep-122/MK/IV/I/1974No32/M/SK/2/1974No 30/KPP/I/1974
Tanggal 7Feb1974
SKB MenKeu, Menperindag dan koperasi, MenPerindustrian tentang leasing
15.1982 Indonesia – UU no 3 thn 1982 Tentang wajib daftar perusahaan
16.1984 Indonesia – Inpres no 5/1984 tanggal 11 April 1984 Tentang pedoman penyelenggaraan dan pengendalian Perizinan di bidang Usaha
17.1992 Indonesia – UU no 15 th 1992 Tentang penerbangan yang merupakan Perubahan ordonansi pengaturan udara
18.1995 Indonesia – UU no 8 thn 1995 Tentang pasar modalMerupakan penyempunaan dari uu no 15 tahun 1952
19.1997 Indonesia – UU no 8 thn 1997 Tentang dokumen perusahaan
20.1998 Indonesia – UU no 4 th 1998 Tentang kepailitan yang merupakan penyempurnaan peraturan kepailitan/Ferordering Vailissement
21.1999 Indonesia – UU no 5 thn 1999 Tentang pelarangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
22.1999 Indonesia – UU no 8 thn 1999 Tentang perlindungan konsumen
23.1999 Indonesia – UU no 30 thn 1999 Tentang Arbitrase
24.2004 Indonesia – UU no 24 thn 2004 Penyempurnaan uu no 16/th 2001tentang yayasan.Gagasan penyusunannya adalah bersumber pada kebiasaan masyarakat dan yuridis
25.2007 Indonesia – UU no 40 thn 2007 Tentang Perseroan TerbatasMerupakan penyempurnaan dari uu no 1 thn 1995 tentang PT yang menghapuskan ketentuan PT dalam Buku KUHD

REFERENSI : http://www.google.com

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s