Olga260991's Blog

Just another WordPress.com weblog

PENGAWASAN MELEKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN November 26, 2009

Filed under: hukum — olga260991 @ 8:35 am

Di dalam Pembukaan UUD 1945,terdapat 4 tujuan negara yang salah satunya adalah membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia.Dari tujuan ini kita dapat melihat bahwa pemerintah diadakan untuk masyarakat.Sayangnya,di dalam pelaksanaan pemerintahan, banyak yang belum melindungi segenap bangsa Indonesia.Banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang kurang pro rakyat.Bahkan dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari,banyak aparatur negara yang seharusnya bekerja pada jam kantor malahan berkeliaran di luar dengan memakai seragam dinasnya.Mengapa hal ini dapat terjadi?Ada beberapa alasan yang dapat membuat kasus-kasus tersebut dapat terjadi.Salah satunya adalah lemahnya pengawasan terhadap pemerintah.Padahal pengawasan adalah satu hal yang diperlukan dalam penyelenggaraan negara,khususnya untuk menciptakan prinsip good governance.Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki peluang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela.Untuk itulah diperlukan adanya pengawasan untuk mengawal kinerja pemerintah agar tidak melanggar hukum,undang-undang,di luar kewenangannya,tidak tepat,ataupun tidak bermanfaat.Hal ini semata-mata demi kepentingan rakyat.Ada tiga jenis mekanisme pengawasan yang dikenal umum.Pertama adalah pengawasan melekat.Bentuk pengawasan ini merupakan suatu mekanisme pengawasan yang mengombinasikan sistem manajemen dan sistem pengawasan atasan langsung.Di dalam pengawasan ini,diharapkan kekurangan-kekurangan dalam suatu instansi pemerintahan dapat diselesaikan dengan cepat,murah dan efisien.Akan tetapi,fakta di lapangan menunjukkan penggunaan pengawasan melekat sulit dilakukan dalam lingkungan mental-mental aparatur negara seperti saat ini.Banyak mental korup yang masih berkeliaran bahkan menjabat dalam struktur di pemerintahan.Sebagai contoh kasus suap pencalonan Miranda Goeltom sebagai Deputi Senior BI yang melibatkan banyak anggota dewan.Tapi kita lihat hingga sekarang kasus tersebut masih berlarut-larut.Sedangkan Badan Kehormatan DPR yang seharusnya melakukan pengawasan melekat di sini malahan terkesan cuci tangan.Mereka hanya berani memecat anggota dewan yang ketahuan selingkuh seperti Max Moein tetapi sedikit untuk pelaku korupsi.Penitikberatan pada atasan inilah yang menjadi kendala besar untuk melaksanakan pengawasan melekat dalam suatu lembaga pemerintahan.Padahal tujuan dari adanya pengawasan melekat adalah untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang bersih, transparan, profesional dan memiliki budaya kerja yang baik.Bagaimana dapat menyelenggarakan pemerintahan yang bersih,transparan,profesional kalau orang-orang di dalamnya pun masih bermental money oriented,menghalalkan segala cara dan bertendensi melakukan praktek-praktek korup.Mereka lupa bahwa menjadi aparat pemerintah bahkan menjadi pejabat adalah menjadi pelayan publik.Contoh sederhana adalah masih adanya paraktek pungutan liar (pungli) dalam pembuatan KTP.Adanya kekurangan dalam mekanisme pengawasan melekat membuat masyarakat semakin kecewa,apatis dengan kinerja pemerintah.Ini mungkin lebih disebabkan bentuk trauma masyarakat yang baru saja melalui Orde Baru yang banyak aparatur negara saat itu menyalahgunakan jabatannya. Pada era tersebut para penguasa yang mana merupakan penentu dari segala kebijakan tidak akan pernah disentuh oleh hukum.Kita dapat lihat Kasus Tanjung Priok yang sampai saat ini tak kunjung tuntas.Salah satu bukti nyata wujud ketidakpercayaan publik atas mekanisme pengawasan ini adalah dibentuknya berbagai lembaga independen sebagai wujud nyata dari sistem check and balances.Sebagai contoh pembentukan Komisi Yudisial yang sesungguhnya bentuk ketidakpercayaan publik pengawasan melekat atas Mahkamah Agung (MA).Namun pembentukan lembaga-lembaga itu bukannya tidak membawa masalah.Banyak pakar yang mengatakan bahwa lembaga-lembaga negara saat ini dirasa terlalu banyak.Bentuk pengawasan lainnya dalam melakukan mekanisme pengawasan terhadap setiap tindakan pemerintah adalah pengawasan fungsional.Pengawasan fungsional yang mana merupakan bentuk mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh suatu lembaga independen yang memang sengaja dibentuk untuk mengawasi lembaga tertentu menjadi pilihan awal daripada pengawasan melekat.Akan tetapi,lagi-lagi masyarakat juga masih dikecewakan dengan mekanisme pengawasan ini. Sebagai contoh kasus bank Century.Di dalam kasus tersebut,BI lalai dalam melakukan pengawasan fungsional sebagai bank sentral sehingga menyebabkan kerugian negara sebanyak Rp 6,67 Triliun.Dapat disimpulkan bahwa kekurangan-kekurangan pada tiap bentuk pengawasan banyak disebabkan dari perilaku aparatur pemerintahan.Bentuk pengawasan apapun akan sia-sia apabila para aparatur pemerintah negara tersebut bermental bobrok.Para pengawas tidak boleh memberi kesempatan kepada objek yang diawasi untuk mengintervensi,sehingga memengaruhi kinerja pengawas tersebut.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s