Olga260991's Blog

Just another WordPress.com weblog

PERJANJIAN PERDAMAIAN (Dading)-[Pasal 1851-1864 KUH Perdata] Mei 4, 2011

Filed under: ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI — olga260991 @ 12:48 pm


Perdamaian ialah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. (s.d.u. dg. S. 1925- 525.) Persetujuan ini hanya mempunyai kekuatan hukum, bila dibuat secara tertulis.
Syarat-syarat perjanjian perdamaian ialah:

1. Harus dibuat secara tertulis
2. Kedua belah pihak harus mempunyai hak menguasai atas segala benda yang termasuk dalam persetujuan perdamaian tersebut. Karena harus ada perselisihan antara kedua nelah pihak, maka tidaklah ada perdamaian jika kedua pihak dalam pembicaraan atau membentuk suatu persetujuan tawar- menawar yang pada akhirnya mencapai suatu perjanjian, yang mana masing-masing pihak melepaskan sebagian dari yang ditawarkan semula. Perdamaian juga dianggap tak ada jika kedua belah pihak ragu-ragu tentang suatu hal. Juga tidak ada perdamaian jika salah satu pihak dalam suatu perkara mengalah seluruhhnya dengan mengakui tuntutan pihak lawan seluruhnya.

Mengenai pembatalan suatu perdamaian ialah sebagai berikut:
1. Pembatalan suatu perdamaian dapat dituntut apabila ada salah pengertian tentang keadaan suatu dasar hak, yaitu kedua belah pihak mengira suatu dasar adalah sah sedangkan sebetulnya dasar hak itu tidak sah, kecuali apabila perdamaian justru khusus diadakan untuk menghilangkan keragu-raguan tentang sah ata tidanya dasar hak itu.
2. Kemungkinan juga membatalkan perdamaian jika perdamaian didasarkan pada surat-surat yang ternyata palsu.
3. Pembatalan suatu perdamaian tentang suatu perselisihan, yang pada waktu itu telah diselesaikan dengan keluarnya putsan hakim, yang sudah inkra dan tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Jika hanya ada kekeliruan dalam hal memperhitungkan hak sasuatu saja, ini tidak dapat mengakibatkan pembatalan perdamaian, dan kekeliruan tersebut harus diperbaiki

REFERENSI :
http://www.google.com

 

Perjanjian-Perjanjian Khusus yang ada Dalam Buku III KUH Perdata

Filed under: ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI — olga260991 @ 12:44 pm

Perjanjian-perjanjian khusus yang ada dalam KUH Perdata disebutkan dalam buku ke- III, dimulai pada Bab ke-V sampai pada Bab ke-XVIII . Adapun penjelasan-penjelasan lebih rinci mengenai bentuk-bentuk perjanjian khusus tersebut adalah sebagai berikut:
1. JUAL-BELI (Koop en Verkoop)– [Pasal 1457-1540 KUH Perdata]
Pengertian Jual-beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. (pasal 1457)
Wujud dari hukum jual-beli adalah rangkaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pihak-pihak, yang saling berjanji, yaitu penjual dan pembeli. Penyerahan yang dimaksud ialah bahwa penyerahan tersebut adalah penyerahan barang oleh penjual untuk menjadi kekuasaan dan kepemilikan dari pembeli. Dalam jual-beli, kewajiban penjual adalah untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Dengan adanya perjanjian jual-beli maka hak milik dari benda yang di jual belum pindah hak miliknya kepada si pembeli. Pemindahan hak milik baru akan terjadi apabila barang yang dimaksud telah diberikan ke tangan pembeli. Maka selama penyerahan belum terjadi, maka hak-hak milik barang tersebut masih berada dalam kekuasaan pemilik / penjual. Tujuan utama dari jual-beli ialah memindahkan hak milik atas suatu barang dari seseorang tertentu kepada orang lain.
Dalam perjanjian jual-beli, terdapat dua subjek yaitu si penjual dan si pembeli yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Subjek yang berupa manusia harus memenuhi syarat-syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hokum dengan atau tanpa setahu debitur utama itu. Penuntutan kembali ini dapat dilakukan, baik mengenai uang pokok maupun mengenai bunga serta biaya-biaya. Mengenai biaya-biaya tersebut, penanggung hanya dapat menuntutnya Kimball, sekedar dalam waktu yang dianggap patut ia telah menyampaikan pemberitahuan kepada debitur utama tentang tuntutan-tuntutan yang ditujukan kepadanya. Penanggung juga berhak menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila alasan untuk itu memang ada.
2.Penanggung yang telah membayar lunas utangnya, demi hukum menggantikan
kreditur dengan segala haknya terhadap debitur semula.
Dalam du hal menurut pasal 1842, si penanggung kehilangan hak menuntut kembali
dai si berhutang:
1. Apabila Penanggung yang telah membayar utangnya sekali, tidak dapat
menuntutnya kembali dari debitur utama yang telah membayar untuk kedua kalinya, bila ia tidak memberitahukan pembayaran yang telah dilakukan itu kepadanya; hal ini tidak mengurangi haknya untuk menuntutnya kembali dari kreditur.
2.Jika penanggung telah membayar tanpa digugat untuk itu, sedangkan ia tidak
memberitahukannya kepada debitur utama, maka ia tidak dapat menuntutnya kembali dari debitur utama ini, bila pada waktu dilakukannya pembayaran itu debitur mempunyai alasan-alasan untuk menuntut pembatalan utangnya; hal ini tidak mengurangi tuntutan penanggung terhadap kreditur itu.
Penanggung dapat menuntut debitur untuk diberi ganti rugi atau untuk dibebaskan dari
perikatannya, bahkan sebelum ia membayar utangnya:
1. Bila ia digugat di muka hakim untuk membayar
2. Bila debitur telah berjanji untuk membebaskannya dari penanggungannya pada
suatu waktu tertentu
3. Bila utangnya sudah dapat ditagih karena lewatnya jangka waktu yang telah
ditetapkan untuk pembayarannya;
4.Setelah lewat waktu sepuluh tahun, jika perikatan pokok tidak mengandung suatu jangka waktu tertentu untuk pengakhirannya, kecuali bila perikatan pokok sedemikian sifatnya, hingga tidak dapat diakhiri sebelum lewat suatu waktu tertentu, seperti suatu perwalian.
Hal–hal yang enjadi penyebab hapusnya penanggungan utang ialah:

1.Perikatan yang timbul karena penanggungan, hapus karena sebab-sebab yang sama
dengan yang menyebabkan berakhirnya perikatan-perikatan lainnya.
2.Percampuran utang yang terjadi di antara debitur utama dan penanggung utang, bila yang satu menjadi ahli waris dari yang lain, sekali-kali tidak menggugurkan tuntutan hukum kreditur terhadap orang yang telah mengajukan diri sebagai penanggung itu. (KUHPerd. 1437, 1823.) 1847. Terhadap kreditur itu, penanggung utang dapat menggunakan segala tangkisan yang dapat dipakai oleh debitur utama dan mengenai utang yang ditanggungnya itu sendiri. Akan tetapi ia tidak boleh mengajukan tangkisan yang semata-mata mengenai pribadi debitur itu.
3.Penanggung dibebaskan dari kewajibannya, bila atas kesalahan kreditur ia tidak dapat lagi memperoleh hak, hipotek dan hak istimewa kreditur itu sebagai penggantinya.
4.Bila kreditur secara sukarela menerima suatu barang tak bergerak atau barang lain sebagai pembayaran atas utang pokok, maka penanggung dibebaskan dari tanggungannya, sekalipun barang itu kemudian harus diserahkan oleh kreditur kepada orang lain berdasarkan putusan hakim untuk kepentingan pembayaran utang tersebut.
5.Suatu penundaan pembayaran sederhana yang diizinkan kreditur kepada debitur tidak membebaskan penanggung dari tanggungannya; tetapi dalam hal demikian, penanggung dapat memaksa debitur untuk membayar utangnya atau membebaskan penanggung dari tanggungannya itu.

REFERENSI : http://www.google.com

 

PERJANJIAN

Filed under: ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI — olga260991 @ 12:39 pm

Pengertian Perjanjian
Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi mengenai perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih engikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Mengenai definisi tersebut di atas banyak mengandung kelemahan-kelemahan. Adapunkelemahan-kelemahan tersebut adalah :
- Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja.

Di sini dapat diketahui dari rumusan ”satu orang atau lebih mengikatkandirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”, kata ”mengikatkan” merupakan kata kerja
yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja tidak dari kedua belah pihak. Sedangkan maksud dari perjanjian itu mengikatkan diri dari kedua belah pihak, sehingga nampak adanya konsensus/kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian.
- Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus/kesepakatan.
Dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa dan perbuatan melawan hukum. Dari kedua hal tersebut merupakan tindakan/perbuatan yang tidak mengandung adanya konsensus. Perbuatan itu sendiri pengertiannya sangat luas, karena sebetulnya maksud perbuatan yang ada dalam rumusan tersebut adalah perbuatan hukum.
- Pengertian perjanjian terlalu luas.
Untuk pengertian perjanjian disini dapat diartikan juga pengertian perjnajian yang mencakup melangusngkan perkawinan, janji kawin. Padahal perkawinan sendiri sudah diatur tersendiri dalam hukum keluarga, yang menyangkut hubungan lahir batin. Sedang yang dimaksudkan perjanjian dalam pasal 1313 KUH Perdata adalah hubungan antara debitur dan kreditur. Hubungan antara debitur dan kreditur terletak dalam lapangan harta kekayaan saja.
- Tanpa menyebut tujuan.
Dalam rumusan pasal itu tidak disebutkan apa tujuan untuk mengadakan perjanjian
sehingga pihak-pihak mengikatkan dirinya itu tidaklah jelas maksudnya untuk apa.
Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas maka rumusannya menjadi, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.
Selanjutnya untuk adanya suatu perjanjian dapat diwujudkan dalam dua bentuk yaitu
perjanjian yang dilakukan dengan tertulis dan perjanjian yang dilakukan cukup secara lisan. Untuk kedua bentuk tersebut memiliki kekuatan yang sama kedudukannya untuk dapat dilaksanakan oleh para pihak. Hanya saja bila perjanjian dibuat dengan tertulis dapat dengan mudah dipakai sebagai alat bukti bila sampai terjadi perselisihan.Bila bentuk perjanjian dengan lisan dan terjadi perselisihan maka akan sulit pembuktiannya. Disamping harus dapat menunjukkan saksi-saksi, juga itikad baik pihak- pihak diharapkan.
Dilihat dari syarat sahnya perjanjian seperti yang tertera dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka Asser memisahkan dalam dua bagian yaitu bagian inti/pokok dan bagian yang bukan pokok. Bagian pokok disebut essensialia dan bagian yang tidak pokok dinamakan naturalia serta aksidentalia. Essensialia merupakan bagian dari perjanjian dimana tanpa bagian tersebut perjanjian tidak memenuhi syarat atau dengan kata lain bagian tersebut harus/mutlak ada. Dalam jual beli bagian essentialia adalah harga. Tanpa adanya harga, perjanjian tidak mungkin ada. Naturalia merupakan bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur. Misalnya dalam jual beli unsur naturalianya terletak pada kewajiban penjual untuk menjamin adanya cacad tersembunyi. Aksidentalia merupakan bagian yang oleh para pihak dalam membuat perjanjian ditambahkan sebagai undang-undang bagi para pihak, karena tidak ada aturannya dalam undang-undang. Misalnya dalam perjanjian jual beli mobil beserta dengan perlengkapan yang ditambahkan, seperti tape, AC, dan sebagainya.
Mengenai subyek perjanjian dengan sendirinya sama dengan subyekb perikatan yaitu kreditur dan debitur yang merupakan subyek aktif dan subyek pasif. Adapun kreditur maupun debitur tersebut dapat orang perseorangan maupun dalam bentuk badan hukum. KUH Perdata membedakan dalam tiga golongan untuk berlakunya perjanjian : (1) perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian, (2) perjanjian berlaku bagi ahli waris dan mereka yang mendapat hak, (3) perjanjian berlaku bagi pihak ketiga.
Membicarakan akibat dari persetujuan/perjanjian kita tidak bisa lepas dari ketentuan Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUH Perdata yang membawa arti penting tentang itikad baik dan keputusan serta kebiasaan. Dalam pasal 1338 KUH Perdata dipakai istilah ”semua” menunjukkan bahwa perjanjian dimaksudkan secara umum baik itu perjanjian bernama maupun tidak bernama. Di situ terkandung asas kebebasan berkontrak yang pelaksanaannya dibatasi oleh hukum yaang sifatnya memaksa. di dalam hukum perjanjian terdapat sepuluh asas yaitu :
1.) Asas kebebasan mengadakan perjanjian (kebebasan berkontrak).
2.) Asas konsensualime.
3.) Asas kepercayaan.
4.) Asas kekuatan mengikat.
5.) Asas persamaan hukum.
6.) Asas keseimbangan.
7.) Asas kepastian hukum.
8.) Asas moral.
9.) Asas kepatutan.
10.) Asas kebiasaan.
Bila dalam perjanjian tidak sesuai dengan maksud para pihak maka kita harus berpaling pada ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata dan Pasal 1339 KUH Perdata (itikad baik) agar perjanjian yang patut dan pantas sesuai asas kepatutan yang membawa pada keadilan. Oleh karena itu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dan kepatutan karena antara itikad baik dan kepatutan tujuannya sama untuk mencapai keadilan yang diharapkan jadi Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUH Perdata merupakan Pasal yang artinya senafas atau senada.

REFERENSI :
http://www.google.com

 

HUKUM PERDATA

Filed under: ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI — olga260991 @ 10:33 am

adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Dalam tradisi hukum di daratan Eropa (civil law) dikenal pembagian hukum menjadi dua yakni hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata. Dalam sistem Anglo Sakson (common law) tidak dikenal pembagian semacam ini.
Sejarah Hukum Perdata
Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Perancis yaitu yang disusun berdasarkan hukum Romawi ‘Corpus Juris Civilis’yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum Privat yang berlaku di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut (hukum perdata) dan Code de Commerce (hukum dagang). Sewaktu Perancis menguasai Belanda (1806-1813), kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda yang masih dipergunakan terus hingga 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Perancis (1813)
Pada Tahun 1814 Belanda mulai menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) atau KUHS Negeri Belanda, berdasarkan kodifikasi hukum Belanda yang dibuat oleh MR.J.M. KEMPER disebut ONTWERP KEMPER namun sayangnya KEMPER meninggal dunia 1824 sebelum menyelesaikan tugasnya dan dilanjutkan oleh NICOLAI yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia. Keinginan Belanda tersebut terealisasi pada tanggal 6 Juli 1880 dengan pembentukan dua kodifikasi yang baru diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1838 oleh karena telah terjadi pemberontakan di Belgia yaitu :
yang disingkat BW [atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-Belanda.disingkat WvK [atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang]
Kodifikasi ini menurut Prof Mr J, Van Kan BW adalah merupakan terjemahan dari Code Civil hasil jiplakan yang disalin dari bahasa Perancis ke dalam bahasa nasional Belanda
KUHPerdata
Yang dimaksud dengan Hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku bagi seluruh Wilayah di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata baratBelanda yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan biasa disingkat dengan B.W. Sebagian materi B.W. sudah dicabut berlakunya & sudah diganti dengan Undang-Undang RI misalnya mengenai UU Perkawinan, UU Hak Tanggungan, UU Kepailitan.
Pada 31 Oktober 1837, Mr.C.J. Scholten van Oud Haarlem di angkat menjadi ketua panitia kodifikasi dengan Mr. A.A. Van Vloten dan Mr. Meyer masing-masing sebagai anggota yang kemudian anggotanya ini diganti dengan Mr. J.Schneither dan Mr. A.J. van Nes. Kodifikasi KUHPdt. Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad No. 23 dan berlaku Januari 1948.
Setelah Indonesia Merdeka berdasarkan aturan Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, KUHPdt. Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan undang-undang baru berdasarkan Undang – Undang Dasar ini. BW Hindia Belanda disebut juga Kitab Undang – Undang Hukun Perdata Indonesia sebagai induk hukum perdata Indonesia.
Isi KUHPerdata
KUHPerdata terdiri dari 4 bagian yaitu :
1. Buku 1 tentang Orang / Personrecht
2. Buku 2 tentang Benda / Zakenrecht
3. Buku 3 tentang Perikatan /Verbintenessenrecht
4. Buku 4 tentang Daluwarsa dan Pembuktian /Verjaring en Bewijs

REFERENSI :
http://www.google.com

 

HUKUM DAGANG

Filed under: ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI — olga260991 @ 10:25 am

A. sejarah.
Perkembangan hukum dagang sebenarnya telah di muali sejak abad pertengahan eropa (1000/ 1500) yang terjadi di Negara dan kota-kota di Eropa dan pada zaman itu di Italia dan perancis selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan (Genoa, Florence, vennetia, Marseille, Barcelona dan Negara-negara lainnya ) . tetapi pada saat itu hukum Romawi (corpus lurus civilis ) tidak dapat menyelsaikan perkara-perkara dalam perdagangan , maka dibuatlah hukum baru di samping hukum Romawi yang berdiri sendiri pada abad ke-16 & ke- 17 yang berlaku bagi golongan yang disebut hukum pedagang (koopmansrecht) khususnya mengatur perkara di bidang perdagangan (peradilan perdagangan ) dan hukum pedagang ini bersifat unifikasi
Karena bertambah pesatnya hubungan dagang maka pada abad ke-17 diadakan kodifikasi dalam hokum dagang oleh mentri keuangan dari raja Louis XIV (1613-1715) yaitu Corbert dengan peraturan (ORDONNANCE DU COMMERCE) 1673. Dan pada tahun 1681 disusun ORDONNANCE DE LA MARINE yang mengatur tenteng kedaulatan
Dan pada tahun 1807 di Perancis di buat hukum dagang tersendiri dari hokum sipil yang ada yaitu (CODE DE COMMERCE ) yang tersusun dari ordonnance du commerce (1673) dan ordonnance du la marine(1838) . Pada saat itu Nederlands menginginkan adanya hokum dagang tersendiri yaitu KUHD belanda , dan pada tahun 1819 drencanakan dalam KUHD ini ada 3 kitab dan tidak mengenal peradilan khusus . lalu pada tahun 1838 akhirnya di sahkan . KUHD Belanda berdasarkan azas konkordansi KUHD belanda 1838 menjadi contoh bagi pemmbuatan KUHD di Indonesia pada tahun 1848 . dan pada akhir abad ke-19 Prof. molengraaff merancang UU kepailitan sebagai buku III di KUHD Nederlands menjadi UU yang berdiri sendiri (1893 berlaku 1896).Dan sampai sekarang KUHD Indonesia memiliki 2 kitab yaitu , tentang dagang umumnya dan tentang hak-hak dan kewajiban yang tertib dari pelayaran

B. pengertian
Hukum dagang ialah hokum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan . atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan . sistem hukum dagang menurut arti luas adalah hukum dibagi 2 yaitu yang tertulis dan tidak tertulis tentang aturan perdagangan

C. sistematika hukum dagang
* Yang tertulis sendiri :
1. terkodifikasi : KUHD, KUHPerdata, dan KUHD terdiri dari 2 kitab yaitu
1. tentang dagang umumnya (10 Bab)
2. tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang tertib dalam pelayaran (13 Bab)
catatan : “ menurut stb 1936/ 276 yang mulai berlaku pada 17 juli 1938, yang mula berlaku pada tanggal 17 juli1938 , BabI yang berjudul : tentang pedagang-pedagang dan tentang perbuatan dagang, yang meliputi pasal 2, 3, 4, 5 telah dihapuskan.”
2. tidak terkodifikasi : 1. peraturan tentang koperasi
2. tentang perusahaan Negara (UUno.19 / prp 1969
3. UU no. 14 thn. 1965 tentqng koperasi
4 . dll
D . hubungan KUHD dan KUH peredata
Dengan dikatakan oleh Prof sudirman kartohadiprojo dimana KHUD merupakan suatu Lex sepecialis dari KUHS sebagai Lex generalis . Andai kata dalam KUHD dan KUHS terdapat peraturan yang sama maka peraturan dalam KUHD yang berlaku . seperti telah di tentukan pada pasal I KUHD .

1.Tempat : Romawi,Kaisar Juristinianus Corpus civilis (CIC),Mengatur hukum perdagangan yang berlaku di negara jajahan romawi
2.1000-1500 Italia dan Perancis Selatan Pedagang setempat Pedagang (Koopmansrecht) Belum disusun secara sistimatis dan bersifat kedaerahanDibuat karena penggunaan Hukum Romawi (Corpus Iuris Civilis) ternyata tidak dapat menyelesaikan seluruh perkara yang timbul di bidang perdagangan
3.1673 Perancis Menteri Keuangan dari Raja Louis XIV (1643-1715) yaitu Colbert Ordonnance du Commerce Peraturan ini mengatur hukum pedagang itu sebagai hukum untuk golongan tertentu yaitu kaum pedagangKarena hukum pedagang bersifat kedaerahan dan pada tahun-tahun tersebut bertambah eratnya hubungan perdagangan antar daerah,maka disusunlah kitab ini
4.1681 Perancis Raja Louis XIV (1643-1715) Ordonnance De La Marine Mengatur hukum perdagangan laut (untuk pedagang kota pelabuhan)
5.1807 Perancis Raja Napoleon Bonaparte Code Du Commerce Disusun berdasarkan aturan dalam kitab Ordonnance du Commerce dan Ordonnance De La MarineMerupakan pengaturan mengenai hukum dagang
6.1807 Perancis Raja Napoleon Bonaparte Code Civil Merupakan mengaturan mengenai hukum perdata/hukum civilDisusun berdasarkan hukum Romawi (corpus iuris civilis)
7.1807-1838 Belanda Kodifikasi hukum Perancis tersebut dinyatakan berlaku di Belanda, karena Belanda merupakan jajahan Perancis
8.1819 Belanda Dibuat rancangan kodifikasi hukum dagang Dalam rancangan itu tidak dicantumkan pengadilan khusus yang menyelesaikan perkara perniagaan. Maka perkara tersebut di selesaikan di pengadilan biasa
9.1838 Belanda Wetbook van Koophandels (WvK). Mengatur tentang hukum dagangMengadaptasi dari kitab Code Du Commerce (Perancis) àberdasar asas konkordansi
10.1838 Belanda J.M. Kemper dan Nicolai Burgerlijk Wetboek (BW) Disusun berdasarkan gabungan antara hukum kebiasaan/hukum kuno Belanda dan code civil Perancis
11.1848 Indonesia Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Merupakan turunan belaka dari “Wetboek van Koophandel” dari Belanda yang dibuat atas dasar asas konkordansi (pasal 131 I.S.)
12.1896 Indonesia Peraturan Kepailitan di luar KUHD Menggantikan Buku III KUHD Belanda
13.1948 Indonesia Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHS) Berdasarkan KUHS Belanda (BW) tujuannya agar tidak terjadi kekosongan hukum (rechtsvacuum)
14.1974 Indonesia No.Kep-122/MK/IV/I/1974No32/M/SK/2/1974No 30/KPP/I/1974
Tanggal 7Feb1974
SKB MenKeu, Menperindag dan koperasi, MenPerindustrian tentang leasing
15.1982 Indonesia – UU no 3 thn 1982 Tentang wajib daftar perusahaan
16.1984 Indonesia – Inpres no 5/1984 tanggal 11 April 1984 Tentang pedoman penyelenggaraan dan pengendalian Perizinan di bidang Usaha
17.1992 Indonesia – UU no 15 th 1992 Tentang penerbangan yang merupakan Perubahan ordonansi pengaturan udara
18.1995 Indonesia – UU no 8 thn 1995 Tentang pasar modalMerupakan penyempunaan dari uu no 15 tahun 1952
19.1997 Indonesia – UU no 8 thn 1997 Tentang dokumen perusahaan
20.1998 Indonesia – UU no 4 th 1998 Tentang kepailitan yang merupakan penyempurnaan peraturan kepailitan/Ferordering Vailissement
21.1999 Indonesia – UU no 5 thn 1999 Tentang pelarangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
22.1999 Indonesia – UU no 8 thn 1999 Tentang perlindungan konsumen
23.1999 Indonesia – UU no 30 thn 1999 Tentang Arbitrase
24.2004 Indonesia – UU no 24 thn 2004 Penyempurnaan uu no 16/th 2001tentang yayasan.Gagasan penyusunannya adalah bersumber pada kebiasaan masyarakat dan yuridis
25.2007 Indonesia – UU no 40 thn 2007 Tentang Perseroan TerbatasMerupakan penyempurnaan dari uu no 1 thn 1995 tentang PT yang menghapuskan ketentuan PT dalam Buku KUHD

REFERENSI : http://www.google.com

 

HUKUM

Filed under: ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI — olga260991 @ 10:03 am

Hukum Secara Umum : Keseluruhan Norma yang oleh penguasa negara atau penguasa masy.yg berwenang menetapkan hukum dinyatakan atau dianggap sbg peraturan yg mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masy.dg tujuan utk mengadakan suatu tatanan yang dikehendaki oleh penguasa tsb.

TUJUAN HUKUM
 Kepastian hukum.
 Keadilan.
 Tata tertib.
 Suasana damai,
 Aman.
 Sejahtera.
 Keadilan sosial.

SIFAT HUKUM
MEMAKSA
1.PIDANA
2.PERDATA

Tidak Cakap Hukum (1330 KUHPdt)
 Orang yg ditaruh dibawah pengampuan (curatele). Ketidakcakapan sungguh sungguh(Feitelijke handelings onbekwaamheid).
 Orang yg belum dewasa.Ketidak cakapan menurut Orang wanita yg didalam perkawinan atau berstatus sbg istri(sebelum berlakunya UU no.1 Th.1971 ttg Perkawinan. hk(juridische handelings onbekwaamheid).

SUMBER HUKUM
1. Undang-undang.
2. Kebiasaan.
3. Yurisprodensi.
4. Traktat.
5. Pendapat Sarjana Hukum.

NORMA HUKUM DI INDONESIA
 HTN.
 HAN.
 HK.PIDANA.
 HK.PERDATA :
1. HK.Perorangan (Personal Recht).
2. Hk.Keluarga (Familier Recht).
– Hk.Perkawinan.
– Hk.Keluarga.
3. Hk.Waris.
4. Hk.Harta Kekayaan (Vemogen Recht).
– Hk. Kebendaan (Zaken Recht).
– Hk.Perikatan. (Verbentenissen Recht)

Pembagian Hukum
Menurut bentuknya :
Hukum tertulis.
Hukum tak tertulis ( Hk Kebiasaan)
Menurut waktu berlakunya:
Ius Contstitutum(Hk Positif.
Ius Constituendum.
Hukum alam.
Menurut isinya:
Hukum Privat
Hukum Piblik : HTN,HAN,HI,Hk.Pajak,Hk.Perburuan,Hk.Pidana dll

REFERENSI :
 Kansil.C.S.T.2001.Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bag I. Jakarta :PT.Pradnya Paramita.

 

UNSUR-UNSUR HUKUM

Filed under: ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI — olga260991 @ 9:38 am

Untuk memahami hubungan antara ilmu-ilmu hukum dengan hukum positif (tertulis) yang sinonim dengan tata hukum, perlu ditinjau sejenak perihal unsur-unsur hukum atau “gegevens van het recht”. Unsur-unsur hukum tersebut mencangkup unsur idill dan unsur rill. Unsur idill tersebut mencangkup hasrat susila dan rasio manusia : hasrat manusia menghasilkan azas-azas hukum (“rechtsbeginzelen”,misalnya : tidak ada hukuman tanpa kesalahan), sedang rasio manusia menghasilkan pengertian-pengertian tentang hukum (“rechtsbegrippen”,missalnya : subyerk hukum,hak&kewajiban,dll).
Unsur rill terdiri dari manusia,kebudayaan materill dan lingkungan alam. Apabila unsur idill kemudian menghasilkan kaedah-kaedah hukum melalui filsafat hukum dan “normwissenschaft atau sollenwissenschaft”,maka unsur rill kemudian menghasilkan tata hukum. Disini tidak boleh dilupakan bahwa “tatsachenwissenschaft atau sollenwissenschaft” banyak berperan dalam pembentukan tata hukum.

referensi :
1.Prof.DR.Soerjono Soekanto,SH.,M.A.
2.Prof.Purnadi Purbacaraka,S.H.
3.Google

 

ARTI HUKUM

Filed under: ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI — olga260991 @ 9:26 am

Pengertian apakah yang diberikan oleh masyarakat mengenai hukum itu sendiri.Arti-arti yang diberikan antara lain sebagai berikut :
1. Hukum sebagai ilmu pengetahuan : pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran.
2. Hukum sebagai disiplin : suatu system ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi.
3. Hukum sebagai kaedah : pedoman atau patokan sikap tindak atau perikelakuan yang pantas atau diharapkan.
4. Hukum sebagai tata hukum : struktur dan proses perangkat kaedah-kaedah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis.
5. Hukum sebagai petugas : pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum ( law-enforcement officer)
6. Hukum sebagai keputusan penguasa : hasil proses diskresi yang menyangkut ( Wayne La Favre 1964) :
“…… decision making not strictly governed by legal rulres,but rather with a significant element of personal judgement”,oleh karena yang dimaksudkan dengan dekresi adalah (Roscoe Pounds 1960) :
“an authority conferred by law to act in certain conditions or situations in accordance with an official’s or on official agency’s own considered judgment and conscience.It is an idea of morals,belonging to the twilight zone between law and morals.”
7. Hukum sebagai proses pemerintahan : suatu proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan.
8. Hukum sebagai sikap-tindak ajeg atau perikelakuan yang “teratur” : perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.
9. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai : jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk (G.Duncan Mitchell: 1997)

referensi :
1.Prof.DR.Soerjono Soekanto,SH.,M.A.
2.Prof.Purnadi Purbacaraka,S.H.
3.Google

 

Disiplin Hukum

Filed under: ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI — olga260991 @ 9:10 am

Sebagai suatu sistem ajaran,maka disiplin hukum mencakup antara lain :
1. Ajaran yang seyogyanya atau seharusnya dilakukan,
2. Maupun yang senyatanya dilakukan (deskriptif) di dalam hidup.

Disiplin hukum tersebut tidak hanya mencakup ilmu-ilmu hukum saja melainkan hukum dan filsafat hukum.Sebagai kumpulan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan,ilmu hukum mencakup tentang kaedah,ilmu pengertian dan ilmu tentang kenyataan.Ilmu tentang kaedah lazimnya disebut normwissenschaft atau sollenwissenschaft dan bila digabung dengan ilmu pengertian maka dinamakan dogmatik hukum, sedangkan ilmu tentang kenyataan adalah tatschenwrssenschaft atau seinwissenschaft.
Oleh karena itu merupakan suatu pendapat yang keliru untuk menyatakan bahwa sosiologi hukum,antropologi hukum,psikhologi hukum sebagai bagian dari ilmu tentang kenyataan saja.Maka tidak ada alasan bagi kalangan hukum untuk menentang atau menolak anggapan bahwa sosiologi hukum,antropologi hukum,dan psikhologi hukum adalah merupakan ilmu-ilmu hukum (perihal kaedah hukum).

referensi :
1.Prof.DR.Soerjono Soekanto,SH.,M.A.
2.Prof.Purnadi Purbacaraka,S.H.
3.Google

 

HUKUM BENDA April 8, 2011

Filed under: ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI — olga260991 @ 2:31 pm

Pengertian Benda(Zaak)
Dalam arti luas benda adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai oleh manusia.Sedangkan dalam arti sempit pengertian benda adalah sebagai barang yang dapat dilihat.
Macam-Macam Benda :
1. Benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti.
2. Benda yang dapat diperdagangkan dan benda yang tidak dapat diperdagangkan.
3. Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi.
4. Benda bergerak dan benda yang tidak bergerak.

Benda Bergerak (Ps 509 s/d 511 BW)
1. Benda bergerak karena sifatnya dapat dipindah-pindahkan
Misalnya : meja,kursi,dll.
2. Benda bergerak karena ditentukan oleh undang-undang
Misalnya : Hak pakai atas benda bergerak

Benda tidak bergerak (Ps 506,507 dan 508)
1. Benda tidak bergerak menurut sifatnya karena tidak bisa dipindah-pindahkan
Misalnya : tanah,rumah,dll.
2. Benda tidak bergerak karena tujuan pemakaianya digabungkan dengan tanah/bangunan untuk jangka lama.
Misalnya : mesin dalam suatu pabrik.
3. Benda tidak bergerak karena ditentukan oleh undang-undang
Misalnya : hak pakai atas benda tidak bergerak.

Yang paling penting dari macam-macam pembedaan benda adalah pembedaan antara benda bergerak dengan benda yang tidak bergerak.Pentingnya pembedaan tersebut berhubungan dengan empat hal yaitu :
1. Bezit (Kedudukan berkuasa)
Bezitter dari benda bergerak adalah sebagai pemilik,sedangkan untuk benda yang tidak bergerak tidak demikian halnya.
Bezit berasal dari kata Zitten yang artinya duduk.Jadi,Bezit diartikan sebagai kedudukan berkuasa.Suatu keadaan lahir,dimana seseorang menguasai suatu benda seolah-olah benda tersebut kepunyaannya sendri(Ps 529 BW)
Fungsi-fungsi bezit :
a. Fungsi Polisionil : memperoleh perlindungan hukum.
b. Fungsi Zakenrechtelijk : setelah lewati waktu tertentu Bezit itu akan berubah menjadi hak milik
Syarat-syarat Bezit :
a. Corpus.Unsur menguasai suatu benda/keadaan menguasai suatu.
b. Animus.Unsur adanya kehendak untuk menarik suatu benda dibawah kekuasaanya/kepemilikannya.
2. Levering (penyerahan)
Terhadapa benda bergerak dilakukan dengan penyerahan nyata sedangkan untuk benda tidak bergerak dilakukan dengan balik nama.
3. Verjaring (Daluwarsa)
Untuk benda bergerak tidak mengenal verjaring,sedangkan untuk benda tidak bergerak mengenal adanya lembaga verjaring(cat : sebelum berlakunya UUPA)
4. Bezwaring (Pembebanan)
Untuk benda bergerak dengan gadai sedangkan untuk benda tidak bergerak dengan hak tanggungan/hipotik

Hak Kebendaan (Zakelijk Recht)
Hak kebendaan adalah hak mutlak atas benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas benda dan hak itu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.Hak perseorangan adalah hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu.

Ciri Sifat/Hak Kebendaan :
1. Bersifat Mutlak
2. Bersifat sebagai Hak Mengikuti
3. Bersifat lebih didahulukan
4. Bersifat mempunyai kedudukan lebih tinggi dari yang kemudian
5. Bersifat mempunyai aksi gugat.

sumber : http://www.google.com

 

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.