Olga260991's Blog

Just another WordPress.com weblog

HUBUNGAN ANTARA KUH PERDATA DAN KUHD Mei 4, 2011

Filed under: ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI — olga260991 @ 1:20 pm

Secara umum dapat dikatakan bahwa KUH Perdata dan KUHD adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi kalau kita lihat ketentuan :
Psl 1 KUHD : adalah KUH Perdata seberapa jauh dari padanya dalam Kitab ini tidak khusus diadakan penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yangg dibicarakan dalam kitab ini.
Psl 15 KUHD : menyebutkan segala perseroan tersebut dalam bab ini dikuasai oleh persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan, oleh kitab ini dan oleh hukum perdata.
Dari kedua ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa, ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata berlaku juga terhadap masalah yang tidak diatur secara khusus dalam KUHD, dan sebaliknya apabila KUHD mengatur secara khusus, maka ketentuan-ketentuan umum yang diatur dalam KUH Perdata tidak berlaku, dalam bahasa Latin “ Leu specialis derogat legi generali ” (hukum khusus dapat mengeyampingkan hukum umum).
Contoh :
1. Nilai kekuatan pembuktian surat Psl. 1881 KUH Perdata.
2. Psl. 7 KUHD khususnya.
Sebagai perbandingan tentang hubungan KUH Perdata dan KUHD di negara Swiss adalah :
Schweizerieches Zivilgesets bueh (SZ)
Schweizerieches Obligatimen recht (SO)
SZ dapat dikatakan sama dengan KUH Perdata dikurangi Buku III (Perikatan), sedang SO mengenai perikatan dan Hukum Dagang.
Contoh :
Asas Hukum perjanjian dari SO dapat dipakai untuk SZ dalam bidang hukum keluarga dan hukum waris. Beberapa pendapat sarjana tentang hubungan KUH Perdata dan KUHD,
yakni :
I. Kant :
Hukum Dagang adalah suatu tambahan hukum perdata, yaitu yang mengatur hal-hal khusus.
Prof. Soebandono :
Bahwa pada Psl. 1 KUHD memelihara antara hukum perdata umum dan hukum dagang. Sedangkan KUHD itu tidak khusus menyimpang dari KUH Perdata.
Van Apeldoorn :
Bahwa hukum dagang suatu bagian istimewa dari lapanganhukum perikatan yang ditetapkan dalam Buku III KUH Perdata. Sumber Hukum Dagang tempat dimana hukum dagang diatur :
1. Dalam bentuk undang-undang :
a.KUHPerdata dan KUHD
b. UUNo. 14 Tahun 1945 tentang Pos.
c. UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek.
d. Stb 1939 No. 569 Perseroan Indonesia atas nama.

2. Yang tidak tertulis (kebiasaan) : timbul dalam praktek perdagangan, misalnya beberapa provisi komisioner untuk jenis barang dagang tertentu.

3. Persetujuan khusus : Persetujuan khusus yang dibuat oleh pihak-pihak.

4. Perjanjian antara negara (Traktat) tentang khusus dalam perdagangan.

5. Jurisprudensi : Keputusan hakim terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dijadikan keputusan oleh hakim yang lain mengenai masalah yang timbul.

referensi :
http://www.google.com

 

SYARAT-SYARAT PERJANJIAN

Filed under: ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI — olga260991 @ 1:17 pm


Mengenai hal syarat-syarat perjanjian didalam hukum Eropa Kontinental diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata atau Pasal 1365 Buku IV NBW (BW Baru) Belanda. Pasal 1320 KHU Perdata menentukan empat syarat sebagai berikut:

a. Adanya kesepakatan (toesteming/izin) kedua belah pihak

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Tentang kapan terjadinya persesuaian pernyataan, ada empat teori, yakni:

1. Teori Ucapan (ultingsheorie), kesepakatan (toesteming) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu.
2. Teori Pengiriman (verzendtheorie), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram.
3. Teori Pengetahuan (vernemingstheorie), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya acceptatie, tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung).
4. Teori Penerimaan (ontvangstheorie), kesepakatan terjadi saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

Saat terjadinya persesuaian antara pernyataan dan kehendak antara kreditor dan debitor. adakalnya tidak ada persesuaian. Mengenai ketidaksesuaian ini ada tiga teori yang menjawab, yaitu:

1. Teori Kehendak (wilstheorie), bahwa perjanjian itu terjadi apabila ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan, kalau tidak maka perjanjian tidak jadi.
2. Teori Pernyataan (verklaringstheorie), kehendak merupakan proses batiniah yang tidak diketahui orang lain. Akan tetapi yang menyebabkan terjadinya perjanjian adalah pernyataan. Jiak terjadi perbedaan antara kehendak dan pernyataan maka perjanjian tetap terjadi.
3. Teori Kepercayaan (vertouwenstheorie), tidak setiap pernyataan menimbulkan perjanjian, tetapi pernyataan yang menimbulkan kepercayaan saja yang menimbulkabn perjanjian.

Ada tiga alternatif pemecahan dari kesulitan yang dihadapi ketiga toeri diatas sebgai berikut:

1. dengan tetap mempertahankan Teori Kehendak yang menganggap perjanjian terjadi jika tidak terjadi persesuaian, pemecahannya: pihak lawan mendapat ganti rugi, karena pihak lawan mengharpkannya.
2. dengan tetap mempertahankan Teori Kehendak, hanya pelaksnaannya kurang ketat, yaitu dengan menganggap kehendak itu ada.
3. Penyelesaiannya dengan melihat pada perjanjian baku (standart contract), yaitu suatu perjanjian yang didasarkan kepada ketentuan umum didalamnya. Biasanya dalam bentuk formulir.

b. Kecakapan bertindak

Adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh UU yaitu orang yang sudah dewasa dengan ukuran umur 21 tahun dan atau sudah kawin. Orang yang tidak berumur meliputi: anak dibawah umur, orang dibawah pengampuan, dan isteri (pasal 1330 KHU Perdata), tetapi isteri dapat melakukan perbuatan hukum yang diatur dalam pasal 31 UU No. 1 tahun 1974 jo. SEMA no. Tahun 1963.

c. Adanya objek perjanjian (onderwerp der overeenskomst)

Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalh apa yang menjadi kewajiban debitor dan apa yang menjadi hak kreditor. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas: memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu (pasal 1234 KUH Perdata)

d. Adanya causa yang halal (geoorloofde oorzaak)

Dalam pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian orzaak (causa yang halal). Dalam pasal 1337 KHU Perdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan UU, kesusilaan, dan ketertiban umum.

REFERENSI :
http://www.google.com

 

FUNGSI PERJANJIAN

Filed under: ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI — olga260991 @ 12:52 pm

Fungsi perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi yurudis dan fungsi ekonomis. Fungsi yurudis perjanjian adalah dapat memberikan kepastian hukum para pihak, sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.

Biaya dalam Pembuatan Perjanjian
Biaya penelitian, meliputi biaya penentuan hak milik yang mana yang diinginkan dan biaya penentuan bernegosiasi,
Biaya negosiasi, meliputi biaya persiapan, biaya penulisan kontrak, dan biaya tawar-menawar dalam uraian yang rinci,
Biaya monitoring, yaitu biaya penyelidikan tentang objek,
Biaya pelaksanaan, meliputi biaya persidnagan dan arbitrase,
Biaya kekliruan hukum, yang merupakan biaya sosial.

REFERENSI :
http://www.google.com

 

PERJANJIAN PERDAMAIAN (Dading)-[Pasal 1851-1864 KUH Perdata]

Filed under: ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI — olga260991 @ 12:48 pm


Perdamaian ialah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. (s.d.u. dg. S. 1925- 525.) Persetujuan ini hanya mempunyai kekuatan hukum, bila dibuat secara tertulis.
Syarat-syarat perjanjian perdamaian ialah:

1. Harus dibuat secara tertulis
2. Kedua belah pihak harus mempunyai hak menguasai atas segala benda yang termasuk dalam persetujuan perdamaian tersebut. Karena harus ada perselisihan antara kedua nelah pihak, maka tidaklah ada perdamaian jika kedua pihak dalam pembicaraan atau membentuk suatu persetujuan tawar- menawar yang pada akhirnya mencapai suatu perjanjian, yang mana masing-masing pihak melepaskan sebagian dari yang ditawarkan semula. Perdamaian juga dianggap tak ada jika kedua belah pihak ragu-ragu tentang suatu hal. Juga tidak ada perdamaian jika salah satu pihak dalam suatu perkara mengalah seluruhhnya dengan mengakui tuntutan pihak lawan seluruhnya.

Mengenai pembatalan suatu perdamaian ialah sebagai berikut:
1. Pembatalan suatu perdamaian dapat dituntut apabila ada salah pengertian tentang keadaan suatu dasar hak, yaitu kedua belah pihak mengira suatu dasar adalah sah sedangkan sebetulnya dasar hak itu tidak sah, kecuali apabila perdamaian justru khusus diadakan untuk menghilangkan keragu-raguan tentang sah ata tidanya dasar hak itu.
2. Kemungkinan juga membatalkan perdamaian jika perdamaian didasarkan pada surat-surat yang ternyata palsu.
3. Pembatalan suatu perdamaian tentang suatu perselisihan, yang pada waktu itu telah diselesaikan dengan keluarnya putsan hakim, yang sudah inkra dan tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Jika hanya ada kekeliruan dalam hal memperhitungkan hak sasuatu saja, ini tidak dapat mengakibatkan pembatalan perdamaian, dan kekeliruan tersebut harus diperbaiki

REFERENSI :
http://www.google.com

 

Perjanjian-Perjanjian Khusus yang ada Dalam Buku III KUH Perdata

Filed under: ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI — olga260991 @ 12:44 pm

Perjanjian-perjanjian khusus yang ada dalam KUH Perdata disebutkan dalam buku ke- III, dimulai pada Bab ke-V sampai pada Bab ke-XVIII . Adapun penjelasan-penjelasan lebih rinci mengenai bentuk-bentuk perjanjian khusus tersebut adalah sebagai berikut:
1. JUAL-BELI (Koop en Verkoop)– [Pasal 1457-1540 KUH Perdata]
Pengertian Jual-beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. (pasal 1457)
Wujud dari hukum jual-beli adalah rangkaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pihak-pihak, yang saling berjanji, yaitu penjual dan pembeli. Penyerahan yang dimaksud ialah bahwa penyerahan tersebut adalah penyerahan barang oleh penjual untuk menjadi kekuasaan dan kepemilikan dari pembeli. Dalam jual-beli, kewajiban penjual adalah untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Dengan adanya perjanjian jual-beli maka hak milik dari benda yang di jual belum pindah hak miliknya kepada si pembeli. Pemindahan hak milik baru akan terjadi apabila barang yang dimaksud telah diberikan ke tangan pembeli. Maka selama penyerahan belum terjadi, maka hak-hak milik barang tersebut masih berada dalam kekuasaan pemilik / penjual. Tujuan utama dari jual-beli ialah memindahkan hak milik atas suatu barang dari seseorang tertentu kepada orang lain.
Dalam perjanjian jual-beli, terdapat dua subjek yaitu si penjual dan si pembeli yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Subjek yang berupa manusia harus memenuhi syarat-syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hokum dengan atau tanpa setahu debitur utama itu. Penuntutan kembali ini dapat dilakukan, baik mengenai uang pokok maupun mengenai bunga serta biaya-biaya. Mengenai biaya-biaya tersebut, penanggung hanya dapat menuntutnya Kimball, sekedar dalam waktu yang dianggap patut ia telah menyampaikan pemberitahuan kepada debitur utama tentang tuntutan-tuntutan yang ditujukan kepadanya. Penanggung juga berhak menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila alasan untuk itu memang ada.
2.Penanggung yang telah membayar lunas utangnya, demi hukum menggantikan
kreditur dengan segala haknya terhadap debitur semula.
Dalam du hal menurut pasal 1842, si penanggung kehilangan hak menuntut kembali
dai si berhutang:
1. Apabila Penanggung yang telah membayar utangnya sekali, tidak dapat
menuntutnya kembali dari debitur utama yang telah membayar untuk kedua kalinya, bila ia tidak memberitahukan pembayaran yang telah dilakukan itu kepadanya; hal ini tidak mengurangi haknya untuk menuntutnya kembali dari kreditur.
2.Jika penanggung telah membayar tanpa digugat untuk itu, sedangkan ia tidak
memberitahukannya kepada debitur utama, maka ia tidak dapat menuntutnya kembali dari debitur utama ini, bila pada waktu dilakukannya pembayaran itu debitur mempunyai alasan-alasan untuk menuntut pembatalan utangnya; hal ini tidak mengurangi tuntutan penanggung terhadap kreditur itu.
Penanggung dapat menuntut debitur untuk diberi ganti rugi atau untuk dibebaskan dari
perikatannya, bahkan sebelum ia membayar utangnya:
1. Bila ia digugat di muka hakim untuk membayar
2. Bila debitur telah berjanji untuk membebaskannya dari penanggungannya pada
suatu waktu tertentu
3. Bila utangnya sudah dapat ditagih karena lewatnya jangka waktu yang telah
ditetapkan untuk pembayarannya;
4.Setelah lewat waktu sepuluh tahun, jika perikatan pokok tidak mengandung suatu jangka waktu tertentu untuk pengakhirannya, kecuali bila perikatan pokok sedemikian sifatnya, hingga tidak dapat diakhiri sebelum lewat suatu waktu tertentu, seperti suatu perwalian.
Hal–hal yang enjadi penyebab hapusnya penanggungan utang ialah:

1.Perikatan yang timbul karena penanggungan, hapus karena sebab-sebab yang sama
dengan yang menyebabkan berakhirnya perikatan-perikatan lainnya.
2.Percampuran utang yang terjadi di antara debitur utama dan penanggung utang, bila yang satu menjadi ahli waris dari yang lain, sekali-kali tidak menggugurkan tuntutan hukum kreditur terhadap orang yang telah mengajukan diri sebagai penanggung itu. (KUHPerd. 1437, 1823.) 1847. Terhadap kreditur itu, penanggung utang dapat menggunakan segala tangkisan yang dapat dipakai oleh debitur utama dan mengenai utang yang ditanggungnya itu sendiri. Akan tetapi ia tidak boleh mengajukan tangkisan yang semata-mata mengenai pribadi debitur itu.
3.Penanggung dibebaskan dari kewajibannya, bila atas kesalahan kreditur ia tidak dapat lagi memperoleh hak, hipotek dan hak istimewa kreditur itu sebagai penggantinya.
4.Bila kreditur secara sukarela menerima suatu barang tak bergerak atau barang lain sebagai pembayaran atas utang pokok, maka penanggung dibebaskan dari tanggungannya, sekalipun barang itu kemudian harus diserahkan oleh kreditur kepada orang lain berdasarkan putusan hakim untuk kepentingan pembayaran utang tersebut.
5.Suatu penundaan pembayaran sederhana yang diizinkan kreditur kepada debitur tidak membebaskan penanggung dari tanggungannya; tetapi dalam hal demikian, penanggung dapat memaksa debitur untuk membayar utangnya atau membebaskan penanggung dari tanggungannya itu.

REFERENSI : http://www.google.com

 

PERJANJIAN

Filed under: ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI — olga260991 @ 12:39 pm

Pengertian Perjanjian
Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi mengenai perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih engikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Mengenai definisi tersebut di atas banyak mengandung kelemahan-kelemahan. Adapunkelemahan-kelemahan tersebut adalah :
- Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja.

Di sini dapat diketahui dari rumusan ”satu orang atau lebih mengikatkandirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”, kata ”mengikatkan” merupakan kata kerja
yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja tidak dari kedua belah pihak. Sedangkan maksud dari perjanjian itu mengikatkan diri dari kedua belah pihak, sehingga nampak adanya konsensus/kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian.
- Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus/kesepakatan.
Dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa dan perbuatan melawan hukum. Dari kedua hal tersebut merupakan tindakan/perbuatan yang tidak mengandung adanya konsensus. Perbuatan itu sendiri pengertiannya sangat luas, karena sebetulnya maksud perbuatan yang ada dalam rumusan tersebut adalah perbuatan hukum.
- Pengertian perjanjian terlalu luas.
Untuk pengertian perjanjian disini dapat diartikan juga pengertian perjnajian yang mencakup melangusngkan perkawinan, janji kawin. Padahal perkawinan sendiri sudah diatur tersendiri dalam hukum keluarga, yang menyangkut hubungan lahir batin. Sedang yang dimaksudkan perjanjian dalam pasal 1313 KUH Perdata adalah hubungan antara debitur dan kreditur. Hubungan antara debitur dan kreditur terletak dalam lapangan harta kekayaan saja.
- Tanpa menyebut tujuan.
Dalam rumusan pasal itu tidak disebutkan apa tujuan untuk mengadakan perjanjian
sehingga pihak-pihak mengikatkan dirinya itu tidaklah jelas maksudnya untuk apa.
Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas maka rumusannya menjadi, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.
Selanjutnya untuk adanya suatu perjanjian dapat diwujudkan dalam dua bentuk yaitu
perjanjian yang dilakukan dengan tertulis dan perjanjian yang dilakukan cukup secara lisan. Untuk kedua bentuk tersebut memiliki kekuatan yang sama kedudukannya untuk dapat dilaksanakan oleh para pihak. Hanya saja bila perjanjian dibuat dengan tertulis dapat dengan mudah dipakai sebagai alat bukti bila sampai terjadi perselisihan.Bila bentuk perjanjian dengan lisan dan terjadi perselisihan maka akan sulit pembuktiannya. Disamping harus dapat menunjukkan saksi-saksi, juga itikad baik pihak- pihak diharapkan.
Dilihat dari syarat sahnya perjanjian seperti yang tertera dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka Asser memisahkan dalam dua bagian yaitu bagian inti/pokok dan bagian yang bukan pokok. Bagian pokok disebut essensialia dan bagian yang tidak pokok dinamakan naturalia serta aksidentalia. Essensialia merupakan bagian dari perjanjian dimana tanpa bagian tersebut perjanjian tidak memenuhi syarat atau dengan kata lain bagian tersebut harus/mutlak ada. Dalam jual beli bagian essentialia adalah harga. Tanpa adanya harga, perjanjian tidak mungkin ada. Naturalia merupakan bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur. Misalnya dalam jual beli unsur naturalianya terletak pada kewajiban penjual untuk menjamin adanya cacad tersembunyi. Aksidentalia merupakan bagian yang oleh para pihak dalam membuat perjanjian ditambahkan sebagai undang-undang bagi para pihak, karena tidak ada aturannya dalam undang-undang. Misalnya dalam perjanjian jual beli mobil beserta dengan perlengkapan yang ditambahkan, seperti tape, AC, dan sebagainya.
Mengenai subyek perjanjian dengan sendirinya sama dengan subyekb perikatan yaitu kreditur dan debitur yang merupakan subyek aktif dan subyek pasif. Adapun kreditur maupun debitur tersebut dapat orang perseorangan maupun dalam bentuk badan hukum. KUH Perdata membedakan dalam tiga golongan untuk berlakunya perjanjian : (1) perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian, (2) perjanjian berlaku bagi ahli waris dan mereka yang mendapat hak, (3) perjanjian berlaku bagi pihak ketiga.
Membicarakan akibat dari persetujuan/perjanjian kita tidak bisa lepas dari ketentuan Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUH Perdata yang membawa arti penting tentang itikad baik dan keputusan serta kebiasaan. Dalam pasal 1338 KUH Perdata dipakai istilah ”semua” menunjukkan bahwa perjanjian dimaksudkan secara umum baik itu perjanjian bernama maupun tidak bernama. Di situ terkandung asas kebebasan berkontrak yang pelaksanaannya dibatasi oleh hukum yaang sifatnya memaksa. di dalam hukum perjanjian terdapat sepuluh asas yaitu :
1.) Asas kebebasan mengadakan perjanjian (kebebasan berkontrak).
2.) Asas konsensualime.
3.) Asas kepercayaan.
4.) Asas kekuatan mengikat.
5.) Asas persamaan hukum.
6.) Asas keseimbangan.
7.) Asas kepastian hukum.
8.) Asas moral.
9.) Asas kepatutan.
10.) Asas kebiasaan.
Bila dalam perjanjian tidak sesuai dengan maksud para pihak maka kita harus berpaling pada ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata dan Pasal 1339 KUH Perdata (itikad baik) agar perjanjian yang patut dan pantas sesuai asas kepatutan yang membawa pada keadilan. Oleh karena itu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dan kepatutan karena antara itikad baik dan kepatutan tujuannya sama untuk mencapai keadilan yang diharapkan jadi Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUH Perdata merupakan Pasal yang artinya senafas atau senada.

REFERENSI :
http://www.google.com

 

HUKUM PERDATA

Filed under: ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI — olga260991 @ 10:33 am

adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Dalam tradisi hukum di daratan Eropa (civil law) dikenal pembagian hukum menjadi dua yakni hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata. Dalam sistem Anglo Sakson (common law) tidak dikenal pembagian semacam ini.
Sejarah Hukum Perdata
Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Perancis yaitu yang disusun berdasarkan hukum Romawi ‘Corpus Juris Civilis’yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum Privat yang berlaku di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut (hukum perdata) dan Code de Commerce (hukum dagang). Sewaktu Perancis menguasai Belanda (1806-1813), kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda yang masih dipergunakan terus hingga 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Perancis (1813)
Pada Tahun 1814 Belanda mulai menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) atau KUHS Negeri Belanda, berdasarkan kodifikasi hukum Belanda yang dibuat oleh MR.J.M. KEMPER disebut ONTWERP KEMPER namun sayangnya KEMPER meninggal dunia 1824 sebelum menyelesaikan tugasnya dan dilanjutkan oleh NICOLAI yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia. Keinginan Belanda tersebut terealisasi pada tanggal 6 Juli 1880 dengan pembentukan dua kodifikasi yang baru diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1838 oleh karena telah terjadi pemberontakan di Belgia yaitu :
yang disingkat BW [atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-Belanda.disingkat WvK [atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang]
Kodifikasi ini menurut Prof Mr J, Van Kan BW adalah merupakan terjemahan dari Code Civil hasil jiplakan yang disalin dari bahasa Perancis ke dalam bahasa nasional Belanda
KUHPerdata
Yang dimaksud dengan Hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku bagi seluruh Wilayah di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata baratBelanda yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan biasa disingkat dengan B.W. Sebagian materi B.W. sudah dicabut berlakunya & sudah diganti dengan Undang-Undang RI misalnya mengenai UU Perkawinan, UU Hak Tanggungan, UU Kepailitan.
Pada 31 Oktober 1837, Mr.C.J. Scholten van Oud Haarlem di angkat menjadi ketua panitia kodifikasi dengan Mr. A.A. Van Vloten dan Mr. Meyer masing-masing sebagai anggota yang kemudian anggotanya ini diganti dengan Mr. J.Schneither dan Mr. A.J. van Nes. Kodifikasi KUHPdt. Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad No. 23 dan berlaku Januari 1948.
Setelah Indonesia Merdeka berdasarkan aturan Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, KUHPdt. Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan undang-undang baru berdasarkan Undang – Undang Dasar ini. BW Hindia Belanda disebut juga Kitab Undang – Undang Hukun Perdata Indonesia sebagai induk hukum perdata Indonesia.
Isi KUHPerdata
KUHPerdata terdiri dari 4 bagian yaitu :
1. Buku 1 tentang Orang / Personrecht
2. Buku 2 tentang Benda / Zakenrecht
3. Buku 3 tentang Perikatan /Verbintenessenrecht
4. Buku 4 tentang Daluwarsa dan Pembuktian /Verjaring en Bewijs

REFERENSI :
http://www.google.com

 

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.